Perubahan Kebijakan Hukum yang Menuntut Akselerasi
Dorongan untuk mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana tidak lepas dari dinamika hukum yang terus berubah dalam beberapa tahun terakhir. Banyak aturan baru diberlakukan, sementara sejumlah pasal pidana dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial dan teknologi. DPR melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan sistem pidana nasional agar tidak tertinggal dari praktik internasional maupun kebutuhan penegakan hukum di lapangan. Tanpa pembaruan cepat, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan hukum yang dapat menghambat proses penyidikan dan penuntutan.
Upaya Menutup Celah Hukum pada Kasus Modern
Jenis kejahatan yang berkembang pesat seperti penipuan digital, kejahatan data, hingga transaksi lintas negara membuat aparat penegak hukum menghadapi tantangan baru. Sebagian ketentuan lama dianggap tidak memadai untuk menjerat pelaku, terutama jika modusnya melibatkan teknologi. Penyesuaian pasal dalam RUU menjadi salah satu strategi untuk menutup celah hukum tersebut. Keinginan untuk memperkuat kewenangan lembaga aparat dianggap mendesak, sehingga proses penyelarasan aturan dipacu agar dapat segera diterapkan.
Konsolidasi Antara Pemerintah dan Parlemen
Percepatan pembahasan RUU seringkali dipicu oleh adanya kesepahaman antara pemerintah dan fraksi-fraksi besar di DPR. Ketika konsolidasi politik tercapai, pembahasan dapat berlangsung lebih efisien karena perbedaan sikap sudah diminimalkan sejak awal. Kondisi ini terlihat dari rapat-rapat yang berjalan singkat, minim perdebatan, dan langsung menyetujui poin-poin penting. Meski dianggap sebagai bentuk efisiensi, publik sering menyoroti apakah konsolidasi tersebut benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat atau hanya kepentingan politik tertentu.
Kekhawatiran Terhadap Ruang Kontrol Publik yang Mengecil
Proses legislasi yang cepat sering diikuti berkurangnya ruang bagi publik untuk memberi masukan. Organisasi masyarakat sipil dan akademisi membutuhkan waktu untuk membaca naskah, melakukan analisis, dan memberi catatan kritis. Ketika pembahasan dikebut, potensi kesalahan perumusan atau masuknya pasal bermasalah dapat meningkat. Hal inilah yang membuat beberapa kelompok menilai bahwa percepatan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga potensi mengurangi transparansi.
Ketakutan lain adalah risiko munculnya pasal yang multitafsir, yang dalam praktiknya bisa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Tumpang tindih norma, ketidakjelasan rumusan, atau sanksi yang terlalu luas dapat berdampak pada kebebasan sipil apabila tidak ditelaah dengan baik.
Kebutuhan Standar Legislasi yang Lebih Transparan
Percepatan RUU tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas apabila DPR membuka ruang komunikasi publik yang lebih luas. Proses penyusunan naskah yang dipublikasikan secara berkala, diskusi terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mekanisme pengawasan independen dapat membantu menjaga integritas legislasi. Publik tidak menolak percepatan selama prosesnya tetap objektif, akurat, dan mengutamakan kepentingan umum.
Arah perubahan hukum pidana memiliki konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, penting memastikan setiap langkah dilakukan secara hati-hati, bukan hanya karena tekanan politik atau keinginan menyelesaikan target legislasi dalam waktu cepat. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi fondasi utama agar perubahan hukum benar-benar bermanfaat.
