Politik dan FPI: Antara Kontroversi, Kekuatan, dan Pembubaran
Pembukaan
Front Pembela Islam (FPI), sebuah organisasi massa (ormas) yang pernah sangat berpengaruh di Indonesia, selalu menjadi sorotan publik karena sepak terjangnya yang kontroversial. Dari aksi sweeping tempat hiburan malam hingga advokasi moral yang seringkali dianggap main hakim sendiri, FPI telah mewarnai lanskap politik dan sosial Indonesia selama lebih dari dua dekade. Artikel ini akan mengupas tuntas hubungan antara FPI dan politik di Indonesia, mulai dari kemunculannya, pengaruhnya, kontroversi yang melingkupinya, hingga akhirnya dibubarkan oleh pemerintah.
Kelahiran dan Akar Politik FPI
FPI lahir pada tanggal 17 Agustus 1998, di tengah euforia reformasi pasca-Orde Baru. Latar belakang pendiriannya tidak lepas dari kondisi sosial dan politik yang bergejolak saat itu. Beberapa faktor yang menjadi pendorong kemunculan FPI antara lain:
- Kekosongan Kekuasaan: Setelah tumbangnya Soeharto, terjadi kekosongan kekuasaan dan ketidakpastian hukum. FPI hadir mengisi kekosongan ini dengan melakukan aksi-aksi yang dianggap sebagai penegakan moral dan agama.
- Frustrasi terhadap Aparat Penegak Hukum: Masyarakat merasa frustrasi dengan kinerja aparat penegak hukum yang dianggap lamban dan tidak efektif dalam menangani berbagai masalah sosial.
- Politik Identitas: Isu-isu agama menjadi semakin menguat dalam politik Indonesia pasca-reformasi. FPI memanfaatkan sentimen ini untuk menarik dukungan dan memperluas pengaruhnya.
- Peran Habib Rizieq Shihab: Figur Habib Rizieq Shihab sebagai pendiri dan pemimpin karismatik FPI sangat penting dalam membangun organisasi ini. Retorika yang kuat dan kemampuan mobilisasi massa yang dimilikinya membuat FPI menjadi kekuatan yang diperhitungkan.
Pengaruh FPI dalam Politik Indonesia
Meskipun tidak pernah menjadi partai politik, FPI memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik Indonesia. Pengaruh ini dapat dilihat dari beberapa aspek:
- Mobilisasi Massa: FPI memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa dalam jumlah besar. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan FPI seringkali berhasil menarik perhatian publik dan mempengaruhi opini publik.
- Advokasi Kebijakan: FPI aktif dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan pandangan mereka. Mereka seringkali melakukan tekanan terhadap pemerintah dan parlemen untuk mengesahkan atau membatalkan undang-undang tertentu.
- Kerjasama dengan Partai Politik: FPI menjalin kerjasama dengan beberapa partai politik, terutama partai-partai yang berbasis Islam. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat posisi politik FPI dan memperjuangkan kepentingan mereka di parlemen.
- Politik Jalanan: FPI seringkali menggunakan politik jalanan sebagai cara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Aksi-aksi sweeping, demonstrasi, dan unjuk rasa menjadi ciri khas FPI dalam berpolitik.
Kontroversi dan Aksi-Aksi FPI
Sepanjang sejarahnya, FPI tidak pernah lepas dari kontroversi. Aksi-aksi mereka seringkali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kontroversi yang melibatkan FPI antara lain:
- Sweeping Tempat Hiburan Malam: FPI dikenal sering melakukan sweeping tempat hiburan malam yang dianggap melanggar norma agama. Aksi ini seringkali dilakukan dengan cara kekerasan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Tindakan Intoleransi: FPI seringkali dituduh melakukan tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas agama. Mereka seringkali melakukan aksi-aksi penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah agama lain.
- Kasus Hukum Habib Rizieq Shihab: Habib Rizieq Shihab beberapa kali tersandung kasus hukum, mulai dari kasus penghasutan hingga kasus pelanggaran protokol kesehatan. Kasus-kasus ini semakin memperburuk citra FPI di mata publik.
- Aksi Bela Islam: Aksi Bela Islam yang dilakukan FPI pada tahun 2016 dan 2017 merupakan aksi demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Aksi ini menuntut agar Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dipenjara karena dianggap melakukan penistaan agama.
Pembubaran FPI dan Implikasinya
Pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan FPI. Pembubaran ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:
- Melanggar Hukum: FPI dianggap telah melanggar hukum karena melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- Mengganggu Ketertiban Umum: Aksi-aksi FPI seringkali menimbulkan gangguan ketertiban umum dan keresahan di masyarakat.
- Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila: Ideologi yang dianut FPI dianggap bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Pembubaran FPI menimbulkan berbagai implikasi, antara lain:
- Hilangnya Kekuatan Politik FPI: Dengan dibubarkannya FPI, maka kekuatan politik organisasi ini secara otomatis hilang.
- Perpecahan di Kalangan Anggota FPI: Pembubaran FPI menimbulkan perpecahan di kalangan anggota dan simpatisan FPI. Sebagian menerima keputusan pemerintah, namun sebagian lainnya menolak dan tetap melakukan aktivitas secara diam-diam.
- Munculnya Organisasi Baru: Beberapa mantan anggota FPI mendirikan organisasi baru dengan nama yang berbeda, namun dengan ideologi yang serupa.
- Perubahan Lanskap Politik Indonesia: Pembubaran FPI memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap politik Indonesia. Kelompok-kelompok Islam moderat menjadi semakin kuat, sementara kelompok-kelompok Islam radikal semakin terpinggirkan.
Kutipan Penting:
- Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyatakan bahwa "FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai organisasi, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum." (Sumber: Kompas.com)
Data atau Fakta Terbaru:
- Setelah pembubaran FPI, beberapa mantan anggotanya mendirikan organisasi baru bernama Front Persatuan Islam.
- Pemerintah masih terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas mantan anggota dan simpatisan FPI untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
- Isu-isu terkait FPI masih seringkali menjadi perdebatan di media sosial dan menjadi perhatian publik.
Penutup
FPI telah menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia. Meskipun telah dibubarkan, ideologi dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Pembubaran FPI menjadi pelajaran penting bagi kita semua tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta mencegah penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Masa depan politik Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita belajar dari pengalaman masa lalu dan bagaimana kita membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif.
